Pemerintah Niat Sejahterakan Honorer, Hapuskan NUPTK

Posted on
Guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) mengikuti aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (12/2). (Republika/Tahta Aidilla) ilustrasi

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Nurbaiti mengkritisi persyaratan Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dalam alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk guru honorer. Ia mengatakan, persyaratan tersebut terlalu berat.

Guru honorer di sekolah negeri, kata dia, rata-rata mendapatkan SK dari kepala sekolah yang tidak cukup kuat di kementerian. Sebab, apabila SK dari kepala sekolah saja, guru honorer bisa kapan saja dipecat.

“Kalau SK kepala daerah kan statusnya harus PNS, sementara guru honorer mana ada yang dapat SK itu. Maka, saya bilang pemerintah niat mensejahterakan guru honorer, namun dikasih persyaratan yang berat. Kan ngasihnya setengah-setengah,” kata dia, dihubungi Republika.co.id, Ahad (16/2).

Nurbaiti menegaskan, untuk mendapatkan¬†NUPTK¬†guru honorer di sekolah negeri lebih sulit dibandingkan di swasta. “Kalau negeri, dia harus punya SK kepala daerah. Nah, guru honorer atau tenaga pendidikan kan diangkatnya oleh kepala sekolah, maka SK-nya tidak berlaku untuk mendapatkan NUPTK,” kata Nurbaiti.

Berdasarkan hasil diskusi forum guru honorer, Nurbaiti mengatakan, mereka keberatan dengan adanya persyaratan tersebut. Menurut dia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus memperhitungkan kembali persyaratan ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *