Daftar Sekolah Penerima BOS Reguler Tahap 1 Gelombang 2 Tahun 2020

Posted on

Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler) merupakan program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Terkait dengan penyaluran dana BOS tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Kepmendikbud Nomor 350/P/2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahap 1 Gelombang 2 Tahun 2020.

Kepmendikbud Nomor 350/P/2020 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Di dalam Kepmendikbud Nomor 350/P/2020 tersebut ditetapkan sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler tahap I gelombang 2 tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Rekapitulasi jumlah Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler tiap jenjang tiap provinsi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak,terpisahkan dari Keputusan Menteri tersebut.

Alokasi bantuan operasional sekolah reguler yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Reguler untuk digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip Penggunaan Dana BOS

Secara khusus, penyaluran dana BOS Reguler bertujuan untuk membantu biaya operasional Sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

Penyaluran dana BOS Reguler dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

Sekolah dapat langsung menggunakan dana BOS Reguler untuk membiayai penyelenggaraan operasional Sekolah setelah dana BOS Reguler masuk ke rekening Sekolah.

Sedangkan penggunaan dana BOS Reguler harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

1. Fleksibilitas

Penggunaan dana BOS Reguler harus dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

2. Efektivitas

Penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah.

3. Efisiensi

Penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.

4. Akuntabilitas

Penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Transparansi

Penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Syarat Penerima Dana BOS

Dana BOS Reguler diberikan kepada sekolah yang  memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun.

2. Memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik.

3. Memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik.

4. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir.

5. Bukan satuan pendidikan kerja sama.

Persyaratan jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir dikecualikan bagi:

1. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;

2. Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau daerah khusus sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.

Sekolah penerima dana BOS harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah dan disetujui oleh Kementerian.

Penetapan Sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler berdasarkan data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus.

Data pada Dapodik per tanggal 31 Agustus merupakan batas akhir pengambilan data oleh Kementerian yang digunakan untuk penetapan penyaluran dana BOS Reguler pada:

1. penyaluran dana BOS Reguler tahap III tahun berjalan; dan

2. penyaluran dana BOS Reguler tahap I dan tahap II tahun berikutnya.

Besaran Dana BOS

Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.

Satuan biaya alokasi dana BOS sebagai berikut.

1. Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun.

2. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun.

3. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun.

4. Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun.

5. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.

Jumlah Peserta Didik penerima dana BOS berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik.

Penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh), Peserta Didik tetap dihitung sebesar 60 (enam puluh) Peserta Didik dikalikan satuan biaya.

Penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk SMP terbuka dan SMA terbuka didasarkan pada jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN dan perhitungannya disatukan dengan Sekolah induk.

Komponen Penggunaan Dana BOS

Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.

Operasional penyelenggaran pendidikan di Sekolah dilaksanakan untuk membiayai :

1. penerimaan Peserta Didik baru;

2. pengembangan perpustakaan;

3. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;

4. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;

5. administrasi kegiatan sekolah;

6. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;

7. langganan daya dan jasa;

8. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;

9. penyediaan alat multi media pembelajaran;

10. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;

11. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau

12. pembayaran honor (pembayaran honor hanya dapat digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah).

Larangan Penggunaan Dana BOS

Di dalam menggunakan dana BOS, Sekolah menentukan komponen penggunaan dana sesuai kebutuhan.

Pembelanjaan dana BOS Reguler dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk :

1. disimpan dengan maksud dibungakan;

2. dipinjamkan kepada pihak lain;

3. membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;

4. sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;

5. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;

6. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;

7. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);

8. digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;

9. membangun gedung atau ruangan baru;

10. membeli saham;

11. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian;

12. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya;

13. melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau

14. bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan.

Tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota tidak boleh untuk :

1. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah;

2. melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;

3. mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan/atau

4. bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler.

Daftar Sekolah Penerima BOS Regular Tahap 1 Gelombang 2 Tahun 2020 secara lengkap dapat dilihat pada Kepmendikbud Nomor 231/P/2020 yang bisa di unduh di sini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *